Palembang — Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Palembang tidak lagi ditempatkan sebagai program sektoral. Pemerintah kota mendorong agar prinsip kesetaraan masuk ke seluruh siklus pembangunan, dari membaca data masyarakat, menyusun rencana, menentukan anggaran, melaksanakan program hingga melakukan evaluasi.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Wali Kota Palembang H. Ratu Dewa saat mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2025 dalam rangka Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) Kota Palembang Tahun 2026, Rabu (28/10/2026).
Bagi Pemkot Palembang, data menjadi titik awal.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Palembang pada 2024 mencapai 1.840.415 jiwa. Dari jumlah tersebut, 921.318 jiwa merupakan laki-laki dan 919.097 jiwa perempuan.
Komposisi penduduk yang relatif seimbang tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua kelompok secara adil.
Namun PUG tidak berhenti pada persoalan jumlah penduduk.
Pemkot juga mencermati kondisi kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan Palembang turun menjadi 9,04 persen pada 2025, dibandingkan 9,77 persen pada 2024.
Sementara Indeks Ketimpangan Gender Kota Palembang pada 2024 berada di angka 0,268.
Indikator tersebut kemudian menjadi bagian dari konteks pembangunan yang perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan.
Ratu Dewa menegaskan PUG tidak boleh dipahami sebagai program khusus perempuan.
"Pembangunan yang berkualitas tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur semata. Kita harus memastikan manfaatnya dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat," katanya.
Artinya, pembangunan infrastruktur sekalipun perlu mempertimbangkan siapa yang menggunakan dan siapa yang memperoleh manfaat.
Pembangunan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, pelayanan publik maupun bantuan sosial harus dirancang dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang beragam, termasuk anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Untuk memperkuat pendekatan tersebut, Pemkot Palembang telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
Aturan tersebut menjadi dasar integrasi PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
Dalam proses verifikasi, Ratu Dewa juga memberikan perhatian terhadap kualitas dokumen dan bukti dukung.
Ia meminta perangkat daerah, Kelompok Kerja PUG dan focal point tidak menjadikan evaluasi sekadar proses administratif untuk memperoleh penghargaan.
BAPPERIDA dan DPPPA diminta memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan rekomendasi tim verifikator ditindaklanjuti.
Bagi Pemkot Palembang, keberhasilan PUG pada akhirnya tidak cukup dilihat dari penghargaan yang diperoleh. Ukuran yang lebih penting adalah perubahan nyata: semakin terbukanya akses, kesempatan dan manfaat pembangunan bagi seluruh warga.
"Keberhasilan PUG pada akhirnya bukan ditentukan oleh nilai evaluasi atau trofi penghargaan yang diperoleh," ujar Ratu Dewa.