JPO Alun-alun Majalengka Dibangun, Tak Cuma untuk Penyeberangan Warga

Majalengka - Warga Majalengka bakal memiliki fasilitas publik baru di kawasan Alun-alun. Pemerintah Kabupaten Majalengka mulai membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus mempercantik pusat kota.

Kehadiran JPO Alun Alun Majalengka menjadi penting karena kawasan Alun-alun merupakan salah satu lokasi dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Warga datang untuk berolahraga, bersantai, berkumpul hingga mengikuti berbagai kegiatan.

Dengan adanya fasilitas penyeberangan, pergerakan pejalan kaki di kawasan tersebut diharapkan menjadi lebih aman dan nyaman.

Namun, pembangunan JPO tidak berhenti pada fungsi keselamatan. Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menyiapkan desain yang memiliki nilai estetika sehingga bangunan tersebut dapat menjadi bagian dari daya tarik kawasan.

JPO nantinya memungkinkan masyarakat menikmati suasana Alun-alun dari ketinggian. Desain yang menarik juga membuat fasilitas ini berpotensi menjadi tempat berswafoto.

Kondisi tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi kawasan pusat kota. Masyarakat tidak hanya datang untuk melakukan aktivitas rutin, tetapi juga memiliki ruang baru untuk menikmati suasana kota.

Dampak lainnya berpotensi dirasakan sektor ekonomi. Meningkatnya aktivitas warga dan pengunjung di sekitar Alun-alun dapat menciptakan peluang bagi usaha masyarakat setempat.

Pemerintah daerah berharap pembangunan fasilitas tersebut mampu mendorong terciptanya pusat kota yang lebih hidup, tertata dan menarik.

Meski demikian, keberhasilan Pembangunan JPO Alun Alun Majalengka tidak hanya bergantung pada desain dan pembangunan. Kondisi fasilitas setelah digunakan juga akan menentukan manfaat jangka panjangnya. Karena itu, masyarakat perlu ikut menjaga kebersihan dan fasilitas yang tersedia.

JPO Alun-alun Majalengka akhirnya diharapkan memiliki fungsi yang lebih luas. Selain membantu warga menyeberang dengan aman, bangunan tersebut diproyeksikan menjadi ruang publik, spot foto dan salah satu ikon baru Kabupaten Majalengka.

Data Desil Warga Surabaya Dipertanyakan, AdaLansia Sendirian Masuk Desil 9

Surabaya - Akurasi data desil warga Surabaya menjadi sorotan. Data tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyasar program bantuan sosial (bansos) dan beasiswa.

Persoalan itu disampaikan warga dalam kegiatan reses anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dr. Zurohtul Mar’ah di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan.

Ketua RW 09 Morokrembangan, Tricahyono, menilai masih ditemukan data desil yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi warga. Salah satu contoh yang disampaikan yakni seorang warga lanjut usia yang tinggal seorang diri, tetapi tercatat dalam desil 9.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok desil 1 hingga 4 menjadi sasaran sejumlah program bantuan sosial. Warga meminta pemerintah memperkuat verifikasi agar data kesejahteraan tidak berbeda jauh dengan kondisi nyata di lingkungan.

Proses pendataan dinilai perlu melibatkan perangkat dan unsur masyarakat di tingkat bawah. RT, Kader Surabaya Hebat, PKK, Karang Taruna hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama dinilai memiliki informasi langsung mengenai kondisi warga.

Menanggapi hal itu, Zurohtul menjelaskan bahwa penetapan desil tidak semata-mata berdasarkan besarnya penghasilan. Terdapat 39 indikator sosial ekonomi yang menjadi bahan penilaian, termasuk pengeluaran rumah tangga, jumlah kepala keluarga dalam satu rumah dan kepemilikan aset.

Ia juga menegaskan bahwa angka desil bukan satu-satunya penentu seseorang memperoleh bansos maupun Beasiswa Pemuda Tangguh.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, kondisi warga masih dapat ditinjau melalui Musyawarah Kelurahan dan verifikasi faktual. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bantuan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.